Maruli Sitorus dan PA GMNI Bedah Ancaman Oligarki, Konsolidasi Demokrasi Perkuat Kedaulatan Rakyat

Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara, Maruli Sitorus, melaksanakan konsolidasi demokrasi bersama Januardo Purba dari Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kamis (12/2/2026), dengan fokus pembahasan pada gejala oligarki sebagai salah satu ancaman serius terhadap kualitas dan kedaulatan demokrasi. 

Dalam diskusi tersebut, Maruli menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh direduksi hanya menjadi prosedur elektoral semata, tetapi harus tetap berpijak pada substansi kedaulatan rakyat. Menguatnya pengaruh segelintir elite ekonomi dan politik dinilai berpotensi menciptakan ketimpangan kekuasaan, memperlemah keadilan pemilu, serta menggerus kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. 

Sejalan dengan nilai-nilai historis GMNI yang berakar pada ajaran Marhaenisme Bung Karno, konsolidasi ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama demokrasi. GMNI, sebagai organisasi kader ideologis, dipandang memiliki peran strategis dalam menjaga kesadaran kritis generasi muda agar tidak abai terhadap praktik-praktik kekuasaan yang menjauh dari kepentingan rakyat. 

Dalam kesempatan itu, Januardo Purba menyampaikan bahwa oligarki merupakan ancaman serius bagi kedaulatan rakyat karena berpotensi menempatkan ruang politik di bawah kendali segelintir elite. Ia menegaskan komitmen GMNI untuk terus mendorong peran aktif generasi muda dalam mengawal demokrasi serta bersinergi dengan penyelenggara pemilu dan masyarakat sipil guna menolak politik uang, ujaran kebencian, dan politisasi isu SARA. 

Maruli juga menekankan bahwa Bawaslu terus memperkuat upaya pencegahan pelanggaran pemilu melalui pengawasan partisipatif, pendidikan politik, serta kolaborasi dengan elemen mahasiswa dan masyarakat sipil. Sinergi ini penting untuk memastikan pemilu berlangsung jujur, adil, dan bebas dari intervensi kekuatan-kekuatan yang merusak prinsip demokrasi.

 Melalui konsolidasi demokrasi ini, Bawaslu Labura dan GMNI menegaskan komitmen bersama untuk merawat demokrasi sebagai ruang perjuangan kolektif, menjaga kedaulatan rakyat, serta menolak segala bentuk dominasi yang melemahkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.