Rapat Dalam Kantor Bawaslu Labura
|
Dari Kiri ke Kanan : Heriamsyah Simanjuntak ( Ketua KPU. Labura ), M. Yusuf ( Ketua Bawaslu Kab. Labura ), Maruli Sitorus ( Anggota Bawaslu Kab. Labura ) dan Muslih Sulaiman, S. HI ( Anggota Bawaslu Kab. Labura )
Jum'at, 16 Oktober 2020, tepatnya pukul 16.00 WIB s/d selesai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara telah melaksanakan Rapat Dalam Kantor dengan Pokok Pembahasan Larangan dan Sanksi Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjuntan Tahun 2020 Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Peserta berjumlah 14 Orang masing - masing terdiri dari Perwakilan tiap LO Pasangan Calon 2 Orang, KPU Kab. Labuhanbatu Utara 1 Orang, Kepolisian 1 Orang, Kesbangpol Kab. Labuhanbatu Utara 1 Orang dan Satpol PP Kab. Labuhanbatu Utara 1 Orang.
Kegiatan RDK dibuka langsung oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara yakni Bpk. M. Yusuf dan dipimpin oleh Bpk. Maruli Sitorus selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Kegiatan RDK tersebut dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan tujuan agar para Peserta Pilkada serta Pihak terkait memahami Larangan dan Sanksi Kampanye, dan pada akhir kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara mengajukan Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh seluruh Peserta RDK yang isi dari Nota tersebut sebagai berikut :
- TAAT KEPADA ATURAN DAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU TERKAIT TATA CARA DAN PROSEDUR PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE, SERTA PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020;
- MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN DALAM MELAKSANAKAN PERTEMUAN TERBATAS DAN PERTEMUAN TATAP MUKA SERTA JUMLAH PESERTA MAKSIMAL 50 ORANG;
- UNTUK MENDUKUNG PENERTIPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.
